Malang, 10 November 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menyelenggarakan Webinar Refleksi Akhir Tahun 2026 dengan mengangkat tema “Access to Justice: Masa Depan Bantuan Hukum Indonesia”. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan refleksi bersama mengenai perkembangan, tantangan, serta arah masa depan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, khususnya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.
Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dipandu oleh Ibu Fitria Wildasari, S.H., CPLA. selaku moderator sekaligus pembawa acara (MC). Acara kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Abd. Somad, S.H., M.H. selaku Direktur LBH Rumah Keadilan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa akses terhadap keadilan (access to justice) merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak masyarakat. Bantuan hukum tidak hanya sebatas pendampingan dalam proses peradilan, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan setiap orang, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan, memperoleh perlindungan serta kesempatan yang sama di hadapan hukum.

Webinar ini menghadirkan empat narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi. Pemateri pertama disampaikan oleh Bapak Ceisar Antonio Munthe, S.H., M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang membahas masa depan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa Posbakum tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pemenuhan formalitas administratif atau kewajiban regulasi, melainkan harus menjadi jembatan substansial antara masyarakat pencari keadilan dengan sistem hukum. Pembahasan juga menyoroti berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam proses persidangan, seperti kualitas gugatan yang belum memadai, ketidaksinkronan antara posita dan petitum, kesalahan dalam menentukan pihak maupun objek sengketa, serta pentingnya profesionalisme dan integritas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan dan pembelaan hukum.

Selanjutnya, pemateri kedua, Ibu Hanugrah Titi Habsari, S.H., M.H., dari PPOTODA Universitas Brawijaya menyampaikan materi mengenai pembangunan desa sadar hukum dan pemahaman hak asasi manusia. Dalam pemaparannya, beliau menekankan bahwa pembangunan desa sadar hukum bertujuan menghadirkan keadilan substantif hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah keberadaan paralegal sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum nonlitigasi di bawah supervisi organisasi bantuan hukum. Keberhasilan program ini memerlukan sinergi antara pemerintah, penyuluh hukum Kementerian Hukum, organisasi bantuan hukum, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan pemetaan kebutuhan hukum masyarakat serta pelatihan paralegal agar pelayanan hukum dapat berjalan secara optimal.

Pemateri ketiga, Bapak Fatwa Azis Wicaksono, S.H., M.H., CLA.,selaku Advokat LBH Rumah Keadilan membahas peran strategis paralegal dan optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa keberadaan paralegal dan Posbankum desa memiliki peran penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh layanan hukum. Melalui Posbankum, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan informasi hukum, konsultasi, serta pendampingan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, pelayanan bantuan hukum dapat semakin dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pemateri keempat, R.S. Bapak Habibi, S.H., M.H., C.L.A., CPM., dari BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia mengangkat pembahasan mengenai Masa Depan Undang-Undang Bantuan Hukum. Beliau menekankan bahwa access to justice tidak cukup diwujudkan hanya dengan menghadirkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus didukung oleh anggaran, fasilitas, dan pelayanan bantuan hukum yang nyata. Masa depan Undang-Undang Bantuan Hukum perlu diarahkan pada penguatan regulasi, perluasan akses keadilan, serta peningkatan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa keadilan merupakan hak seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.
Melalui rangkaian pemaparan materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan akses terhadap keadilan membutuhkan upaya yang menyeluruh, mulai dari optimalisasi Posbakum di pengadilan, pengembangan Posbankum di desa dan kelurahan, peningkatan kapasitas paralegal, hingga penguatan regulasi dan dukungan negara terhadap penyelenggaraan bantuan hukum. Seluruh unsur tersebut perlu berjalan beriringan agar pelayanan hukum tidak hanya tersedia secara formal, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penyelenggaraan Webinar Refleksi Akhir Tahun 2026 ini menjadi bentuk komitmen LBH Rumah Keadilan dalam mendorong peningkatan kesadaran hukum serta memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, organisasi bantuan hukum, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem bantuan hukum yang inklusif, profesional, dan berkeadilan.
Pewarta: Mia


