Di Nganjuk, isu narkotika bukan hal yang baru. Kabupaten ini, seperti banyak daerah lain di Jawa Timur, sering menjadi sorotan dalam pemberantasan narkoba. Namun, dengan
Surabaya — Sebanyak 91 Organisasi Bantuan Hukum (OBH)/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi di Jawa Timur mengikuti kegiatan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 yang
Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan (LBH Rumah Keadilan) menghadiri kegiatan “Rapat Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2025 dan Penguatan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan
Malang, 15 Februari 2026 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum di Balai Desa Sukodadi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
