Kota Kediri, 22 Juli 2026 | Kecamatan Kota Kediri bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Tim Pos
Malang, 15 Juli 2026 | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menghadiri kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Strategi Mewujudkan Peningkatan Akses Bantuan Hukum yang Berkeadilan bagi
Malang, 1 Juli 2026 — Kelurahan Balearjosari bersama dengan LBH Rumah Keadilan menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Hukum dengan mengusung tema “Optimalisasi POSBANKUM Kelurahan sebagai Upaya Mewujudkan
KEDIRI, 21 Mei 2026 – Dalam upaya mewujudkan pemerataan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan Kediri bersinergi dengan Bagian Hukum
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
