Malang, 7 Mei 2026, Pemerintah Desa Srigonco, Kabupaten Malang, secara resmi menjalin kerja sama program Desa/Kelurahan Sadar Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan.
Kamis, 7 Mei 2026. LBH Rumah Keadilan berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Srigonco menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Hukum Desa dengan tema “Paralegal Desa sebagai Garda Terdepan dalam
Malang, 19 April 2026 — Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (FORMAH PK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menyelenggarakan
Malang, 16 April 2026 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat di Desa Tulungrejo,
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
