Malang, 30 Oktober 2026 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan saat ini memberikan pendampingan hukum kepada 12 orang yang diamankan dalam demonstrasi di Malang
Malang, 28 Oktober 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menghadiri kegiatan Sosialisasi Mitigasi Permasalahan Hukum di Tingkat Kelurahan melalui Optimalisasi Pos Bantuan Hukum
Malang, 21 Oktober 2026 – LBH Rumah Keadilan melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Pertemuan strategis
2026 Kediri, 23 Oktober Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan kota kediri diberi kesempatan untuk memberikan sosialisasi dan materi edukasi tentang pengenalan dan edukasi pelayanan
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
