Malang, 28 September 2024 — LBH Rumah Keadilan kembali menunjukkan konsistensi dalam memberikan akses terhadap keadilan melalui program Konsultasi Masyarakat Sadar Hukum dan Layanan Bantuan
Malang, 28 September 2024 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan terus berkomitmen memberikan edukasi dan akses bantuan hukum kepada masyarakat dengan menyelenggarakan program Konsultasi
Malang, 25 September 2024, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menghadiri undangan dari BAWASLU dalam kegiatan “Media Gathering Sinergitas untuk Pilkada Kota Malang yang Berintegritas”
Pada tanggal 31 Maret – 2 April 2017, sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat Rumah Keadilan menyelenggarakan Sekolah Keadilan Angkatan II yang bertempat di Jalan
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
