Minggu, 27 Oktober 2024 – LBH Rumah Keadilan memberikan materi kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Adapun tujuan kunjungan mereka ke LBH yang
Malang, 24 Oktober 2024 – LBH Rumah Keadilan melangsungkan kegiatan Focus Group Discussion Persiapan Pilkada yang bertema “Ancaman, Tantangan, dan Peluang Pelaksanaan Pilkada Berintegritas”. Kegiatan
Malang, 22 Oktober 2024 – Universitas Brawijaya berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan dengan terus berkomitmen untuk memberikan edukasi dan akses bantuan hukum
LBH RUMAH KEADILAN, MALANG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan melakukan audiensi dan pendaftaran Relawan Pemantau Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Walikota dan Wakil
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
