Nganjuk, 06 November 2025 | LBH Rumah Keadilan menghadiri acara Pisah Sambut Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Panmud Hukum, dan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk. Acara ini
Batu, 24 November 2025 – LBH Rumah Keadilan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu menyelenggarakan kegiatan pemberian penyuluhan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Kegiatan
Malang, 17 November 2025 – Lembaga Rumah Keadilan resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya. Kolaborasi strategis
Malang, 4 November 2025 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan bersama The Indonesian Institute (TII) menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk “Mendorong Kebijakan Perlindungan Kebebasan Akademik
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
