Malang, 30 Agustus 2025. Pelaksanaan hari kedua Diklat Paralegal Tersertifikasi oleh LBH Rumah Keadilan langsung dibuka dengan penyampaian materi “Advokasi dan Bantuan Hukum” oleh Bapak
Malang, 29 Agustus 2025. Rangkaian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal Tersertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan resmi dibuka di G-Space Meeting
Surabaya, 19 Agustus 2025 – LBH Rumah Keadilan sebagai Lembaga Pemantau Bawaslu Provinsi Jawa Timur menghadiri acara Penguatan Kelembagaan sebagai lembaga pengawas pemilu. Abd.
BATU, JATIM – Puluhan warga Kelurahan Songgokerto yang terdiri dari perangkat RT/RW, LPMK, tokoh masyarakat, Koperasi Wanita, LKM Manjur, dan Kopdes Merah Putih mengikuti penyuluhan hukum
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
