Malang, 21 November 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan hukum di Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang, dengan mengangkat tema “Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan.” Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen LBH Rumah Keadilan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, sekaligus memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau.
Dalam kegiatan tersebut, materi pertama di sampaikan oleh Kumalasari, S.H., M.H., CPLA., selaku Paralegal LBH Rumah Keadilan, yang membahas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum. Dalam pemaparannya, pemateri menjelaskan mekanisme masyarakat dalam memperoleh layanan bantuan hukum, mulai dari prosedur pengajuan permohonan, persyaratan administratif, proses verifikasi, hingga bentuk layanan bantuan hukum yang dapat diberikan. Pemateri juga menekankan bahwa bantuan hukum merupakan hak masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi, agar tetap memperoleh perlindungan dan kepastian hukum ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Lebih lanjut, pemateri menerangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa syarat-syarat permohonan bantuan hukum meliputi 1. Permohonan tertulis berisi identitas dan uraian singkat (boleh secara lisan). 2. Dokumen yang berkaitan dengan perkara. 3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan, jika tidak memilik Surat Keterangan Tidak Mampu dapat diganti dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu BLT, Kartu beras miskin dan dokumen lainnya.
Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Bagus Rio Biantoro, S.H., M.H., selaku Koordinator Bidang Non-Litigasi LBH Rumah Keadilan, yang mengangkat pembahasan mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan. Dalam penyampaiannya, pemateri menjelaskan peran strategis Posbankum sebagai sarana untuk mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh informasi dan konsultasi hukum, tetapi juga menjadi wadah fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum melalui layanan yang tersedia, termasuk pemberian informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan akses terhadap lembaga bantuan hukum.
Lebih lanjut menjelaskan juga mengenai apa saja hal yang perlu dipersiapkan sebelum ke Posbantkum seperti Identitas berupa KTP atau SIM, Dokumen perkara terkait, Catatan kronologi, Bukti-bukti, Nama dan kontak saksi, serta SKTM dan dokumen pengganti lainnya.

Koordinator Bidang Non-Litigasi ini menyampaikan:
“Bahwa Posbankum atau Pos Bantuan Hukum merupakan wadah bagi Masyarakat yang ingin menyampaikan perihal permasalahan hukum yang belum, akan, atau sedang terjadi. Ia juga mengingatkan bahwa pemberian bantuan hukum bersifat gratis dengan melengkapi dokumen seperti SKTM dan dokumen pendukung lainnya”. Ujarnya
Kegiatan penyuluhan hukum ini berlangsung sebagai bentuk kontribusi LBH Rumah Keadilan dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum sekaligus mendorong penguatan layanan hukum di tingkat kelurahan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun lingkungan yang lebih sadar hukum dan memiliki kepedulian terhadap akses keadilan.
Pewarta: Maulana Ibnu D.


