Malang, 16 November 2024 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan kembali menyelenggarakan kegiatan Sekolah Pemantau bertempat di Graha Keadilan, Jl. Kembang Kertas IV No.9,
Kediri, 04 November 2024– LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri dengan konsisten mengawal demokrasi di Indonesia melalui pengawasan partisipatif yakni melakukan pemantauan pemilihan Kepala Daerah (pilkada)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan Pewakilan Kediri siap mengawal Pesta Demokrasi Pilkada Kota Kediri 2024 dalam keikutsertaan menjadi Lembaga Pemantau Terakreditasi Badan Pengawas Pemilu
Minggu, 27 Oktober 2024 – LBH Rumah Keadilan memberikan materi kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Adapun tujuan kunjungan mereka ke LBH yang
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
