Kota Malang -13 Juli 2024, LBH Rumah Keadilan Menghadiri undangan Workshop Pijaman Online 2024 dengan tema “Model Pelibatan Tokoh Agama Untuk Pencegahan dan Penanganan Perkara
Malang, Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan pada hari sabtu, tanggal 07 September 2024 melaksanakan diskusi terkait hak memperoleh keadilan (Acces To Justice Rights) di Graha
Batu, 6 September 2024 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan terus berkomitmen memberikan edukasi dan akses bantuan hukum kepada masyarakat dengan menyelenggarakan program Konsultasi
Malang, 4 September 2024, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menghadiri undangan dari Universitas Merdeka Malang sebagai narasumber dan pemateri dari kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
