Malang, 29 Januari 2026 – Wacana peninjauan kembali mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mencuat dan memicu perdebatan di ruang publik. Di tengah meningkatnya biaya politik,
Malang, 14 Januari 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malang secara resmi menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan Malang
Batu, 9 Januari 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu menggelar Penyelarasan Hasil Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan Perempuan dan
Batu | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan Perempuan dan
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
