Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 490081
rumahkeadilan12@gmail.com

Tag: keadilan

LBH Rumah Keadilan Melakukan Verifikasi dan Evaluasi Pengadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

Nganjuk – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menghadiri agenda verifikasi berkas dan wawancara seleksi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk Kelas IB pada Jumat, 27 Desember 2024. Selain mengikuti verifikasi, LBH Rumah Keadilan bersama Tim Seleksi Pengadaan Posbakum turut melakukan evaluasi kinerja layanan Posbakum yang telah berjalan sepanjang…
Read more

Hukum Moralis Sebagai Manifestasi Nilai-Nilai Keadilan

Hukum tercipta sebagai resultante perilaku manusia, sehingga hukum juga harus dibingkai dengan perspektif makna yakni lebih dari sekedar mesin undang-undang yang sudah selayaknya menjadi alat untuk membahagiakan rakyat, bukan sebaliknya sebagai penindas. Hal tersebut senada dengan anjuran Prof. Satjipto Rahardjo untuk memahami hukum secara holistik bercermin dari kearifan falsafat Barat-Timur secara seimbang, mengutamakan hati nurani daripada ego nalar manusia yang miskin rasa keadilan dan sebagainya.

rumah keadilan

Pernyataan Sikap LBH Rumah Keadilan Atas Penyerangan Kantor YLBHI-LBH Jakarta

Rumahkeadilan.co.id, Malang – Pengepungan dan penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah massa terhadap kantor YLBHI-LBH Jakarta pada Minggu (17/09/2017) hingga Senin dinihari (18/09/2017) adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ratusan massa meneriakkan ancaman yang mengerikan dan melakukan stigma negatif terhadap YLBHI-LBH Jakarta. Massa yang menyerang Kantor YLBHI-LBH Jakarta ini merupakan massa yang…
Read more

Perppu Ormas Simbol Kemunduran Hukum Dan Demokrasi

Perpu Ormas Simbol Kemunduran Hukum Dan Demokrasi

Rumahkeadilan.co.id, Malang – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diwacanakan oleh Presiden Republik Indonesia dipandang bukan merupakan suatu langkah yang tepat dan dapat dibenarkan. Penerbitan Perppu ini secara tidak langsung akan menjurus kepada praktik absolutisme kekuasaan. Absolutisme kekuasaan tentu sangat…
Read more