Oleh: M Cendekiawan AH, SH. Badan Usaha Milik Daerah atau yang lazimnya disingkat BUMD sejatinya dibentuk untuk mewujudkan tujuan mulia dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan regulasi terkait BUMD…
Oleh : Muhammad Najih Vargholy, MH. Sebagai suatu entitas bisnis, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentu dituntut untuk memperoleh keuntungan/profit sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli Daerah. Hanya saja dalam hal tertentu, BUMD tetap harus memperhatikan aspek kemanfaatan…
Oleh : M Akbar Nursasmita, SH. Penerapan Otonomi Daerah memberikan banyak implikasi kepada seluruh pemerintah daerah dalam meningkatan visi dan kreativitas untuk dapat terus memajukan daerahnya sesuai dengan potensi masing-masing serta mengutamakan aspek lokalitas dalam penerapan kebijakannya. Otonomi Daerah tidak…
Oleh : Muhammad Rifan, SH. Badan Usaha Milik daerah (BUMD) merupakan bentuk pengusahaan sumber-sumber produksi yang menjadi potensi daerah, yang dikemas dalam satu manajemen berpola perusahaan. Pendirian BUMD ini dilakukan untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi…
Oleh: M Akbar Nursasmita, SH. Salah satu sumber pendapatan dari pemerintah daerah adalah melalui retribusi daerah. Retribusi yaitu tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran…
Oleh: M Cendekiawan AH, SH. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2) sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan para wajib pajak, begitu juga dengan salah satu istilah yang tidak asing di dalam PBB P2 yakni Nilai Jual…
Oleh: Muhammad Rifan, SH. Kita tahu bahwa start up merupakan anak kandung dari revolusi industri 4.0 yang merubah paradigma seperti: penyederhanaan pola bisnis model dan komponen organisasi; kemampuan mengkonversi sektor informal menjadi formal; dan bentuk baru primadona bagi lahan investor.…
Oleh: Muhammad Najih Vargholy, MH. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh…
Oleh : Ilham Dwi Rafiqi Sejak genderang politik telah ditabuh, situasi sosial politik di Indonesia kian memanas. Gelar pentas demokrasi yang menyuguhkan berbagai intrik dan polemik seolah semakin mempertegas akan carut marutnya pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Realitas objektif yang…
Malang – Rumah Keadilan, Sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait permasalahan penggunaan APBD Kota Malang, Rumah Keadilan menginisiasi sebuah diskusi bertajuk “DANA POKIR MENGALIR SAMPAI JAUH?” yang dilaksanakan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rumah Keadilan (sabtu/10/3/2018) menghadirkan Ketua…
