KEDIRI – LBH Rumah Keadilan Kediri menggelar rapat internal guna membahas perkembangan kinerja organisasi sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan. Fokus utama dalam pembahasan kali ini tertuju pada pematangan persiapan pembukaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk memperluas akses keadilan, serta persiapan lembaga dalam proses akreditasi.
Rapat yang dihadiri oleh jajaran pengurus, advokat, dan paralegal tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi program bantuan hukum yang telah berjalan serta mengidentifikasi tantangan pelayanan di wilayah Kediri dan sekitarnya.
Evaluasi perkembangan LBH RK Kediri sekaligus menjadi tolok ukur dan bahan refleksi terhadap efektivitas penanganan perkara, pendampingan hukum masyarakat kurang mampu, serta penguatan internal organisasi. Langkah evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aduan dan perkara yang ditangani dapat diselesaikan dengan standar profesionalisme yang tinggi.
Selain persiapan pembukaan Posbakum, rapat ini juga menyoroti agenda persiapan akreditasi lembaga. LBH RK Kediri tengah memfokuskan pembenahan administrasi dan peningkatan kualitas layanan agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Langkah ini menjadi syarat penting agar lembaga dapat bersinergi lebih luas, termasuk mengakses program bantuan hukum yang difasilitasi oleh negara bagi masyarakat miskin.
Tidak hanya itu, perumusan Strategi Pengembangan Layanan ke depannya akan sangat membantu dalam mengoptimalkan penyusunan skema pendampingan hukum yang lebih responsif dan mudah diakses oleh masyarakat marjinal.
Melalui serangkaian langkah strategis ini, LBH RK Kediri berkomitmen untuk terus memperkuat peran dan kontribusinya dalam memberikan layanan bantuan hukum yang profesional, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu
