Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara menjamin pemenuhan hak konstitusional seluruh warga negara indonesia yang bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu secara finansial sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.…
Read more
Perbudakan merupakan suatu kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik ini juga dikenal sebagai tindakan yang menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Pengertian ini termuat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007…
Read more
Wacana mengenai penundaan pemilu saat ini tengah ramai diperbincangkan banyak orang. Hal ini tak terlepas dari pernyataan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Balil Lahadalia yang menyatakan agar Pemilu 2024 diundur dengan alasan mulai bangkitnya dunia usaha setelah terpuruk selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19. Alasan ini didasarkan bahwa setiap kali pelaksanaan pemilu…
Read more
Perbincangan pemindahan Ibu Kota Negara mulai pertengahan 2019 hingga hari ini sangat memanas di tengah masyarakat. Berita yang sangat mengejutkan muncul pada Hari Senin, Tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi Ibu Kota baru, yakni di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Dua kota tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Kalimantan Timur. Ibu Kota…
Read more
Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari…
Read more
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perkumpulan Rumah Keadilan bersama dengan 7 (tujuh) Organisasi/ Lembaga Bantuan Hukum lainnya yang dinyatakkan lolos verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode Tahun 2022-2024 mengikuti pengarahan organisasi/lembaga bantuan hukum baru bersama Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur. Pada kegiatan pengarahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Hukum, yakni…
Read more