SALAM KEADILAN! Dalam rangka memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui layanan bantuan hukum, LBH Rumah Keadilan berkomitmen dengan menyelengarakan SEKOLAH KEADILAN-XIII Tahun 2024 dengan persyaratan sebagai berikut: Mahasiswa S1 Fakultas Hukum / Syari’ah (min. telah menempuh mata kuliah hukum acara) atau Sarjana Hukum dan/atau Magister Hukum Membuat Artikel bidang hukum dengan tema: Bantuan Hukum (minimal…
Read more
Kediri, 23 Maret 2024 Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Perwakilan Kediri kembali melaksanakan pemberdayaan hukum dan buka bersama, bersama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di desa Gampengrejo Kabupaten Kediri yang diselenggarakan pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.30 dengan dihadiri oleh 20 pemuda pemudi IPNU dan IPPNU. Kegiatan…
Read more
Kamis, 07 Maret 2024, merupkan salah satu program yang diadakan oleh LBH Rumah Keadilan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan (LPHP); dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur. Pemateri dalam acara diskusi online kali ini adalah Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H. selaku…
Read more
Malang, Selasa 13 Februari 2023. LBH Rumah Keadilan telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait keadaan Demokrasi Indonesia. Pernyataan sikap ini guna memahami makna demokrasi itu sendiri, yang mana pengertian dari demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang berfokus pada kedaulatan di tangan para rakyat. Akan tetapi, berdasarkan laporan yang diterima LBH Rumah Keadilan, terdapat 15 TPS di…
Read more
Nganjuk, 12 Februari 2024, LBH Rumah Keadilan sebagai salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Nganjuk setiap hari Senin hingga hari Jumat melaksanakan layanan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Adapun jenis layanan di Posbakum Pengadilan Negeri Nganjuk sendiri meliputi: Pemberian informasi, konsultasi, atau advice hukum; Bantuan pembuatan dokumen…
Read more
Malang, 12 Februari 2024, LBH Rumah Keadilan ikut serta dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur (Kemenkumham Kanwil Jatim) di Lapas Kelas 1 di Kota Malang. Kegiatan Monev tersebut sebagai kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kemenkumham Kanwil Jatim yang berfungsi untuk memonitori serta mengevaluasi pemberian…
Read more
LBH Rumah Keadilan menggelar Technical Meeting Relawan Pemantau Pemilu 2024 pada 12 Februari 2024 pukul 09.00. Kegiatan ini merupakan gerakan pengawalan dari masyarakat di bawah koordinasi LBH Rumah Keadilan untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggara pemilu 2024. Pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 86 Relawan. LBH Rumah Keadilan sendiri telah meraih Akreditasi kedua kalinya sebagai Lembaga Pemantau…
Read more
LBH Rumah Keadilan menggelar Technical Meeting Relawan Pemantau Pemilu 2024 pada 12 Februari 2024 pukul 09.00. Kegiatan ini merupakan gerakan pengawalan dari masyarakat di bawah koordinasi LBH Rumah Keadilan untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggara pemilu 2024. Pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 86 Relawan. LBH Rumah Keadilan sendiri telah meraih Akreditasi kedua kalinya sebagai Lembaga Pemantau…
Read more
Selasa, 6 Februari 2024. “Webinar Manifestasi Demokrasi Ideal: Menjaga Netralitas Pejabat Negara dalam Kampanye,” merupakan salah satu program yang diadakan oleh LBH Rumah Keadilan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan (LPHP); dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur. Pemateri dalam acara Webinar…
Read more
Kota Malang – Menjelang Pemilu 2024, keadaan politik semakin memanas dan penting untuk menyikapi perkembangan politik dengan kritis. Kampanye politik menjadi sorotan utama di tengah masyarakat, memunculkan urgensi untuk memahami dan bersikap terhadap berbagai isu yang muncul. Oleh karena itu, LBH Rumah Keadilan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Fakultas Hukum Universitas…
Read more