Rumah Keadilan, Author at Rumah Keadilan

LBH Rumah Keadilan : Masyarakat Harus Berperan Dalam Pengawasan Pilkada Kota Malang 2018

Rumah Keadilan – Malang, Salah satu upaya untuk menjaga integritas pilkada adalah melalui penguatan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan yaitu tidak hanya saat pemberian suara semata namun juga ikut melakukan pengawasan sampai proses penyelenggaraan pilkada berakhir. Dalam upaya peran aktif tersebut LBH Rumah Keadailan mengadakan Penyuluhan Hukum “ Peran Pemantau Dalam memperkuat Fungsi Pengawasan Pilkada Kota Malang”. Penyuluhan ini diselenggarakan…
Read more

Open Recruitment Relawan Pemantau Pilgub Jatim dan Pilwali Kota Malang 2018

Guna mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur dan demokratis, kami Rumah Keadilan bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) membuka pendaftaran relawan pemantau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Malang Tahun 2018. Unduh Formulir Pendaftaran

Hukum Moralis Sebagai Manifestasi Nilai-Nilai Keadilan

Hukum tercipta sebagai resultante perilaku manusia, sehingga hukum juga harus dibingkai dengan perspektif makna yakni lebih dari sekedar mesin undang-undang yang sudah selayaknya menjadi alat untuk membahagiakan rakyat, bukan sebaliknya sebagai penindas. Hal tersebut senada dengan anjuran Prof. Satjipto Rahardjo untuk memahami hukum secara holistik bercermin dari kearifan falsafat Barat-Timur secara seimbang, mengutamakan hati nurani daripada ego nalar manusia yang miskin rasa keadilan dan sebagainya.

Cita Hukum Pancasila, Kemajemukan Hukum Dan Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Cita Hukum Pancasila, Kemajemukan Hukum Dan Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Oleh Muhamat Irfan Taufik Pendahuluan Tujuan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang…
Read more

Penjatuhan Hukuman Gogoli Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kearifan Lokal (Studi Masa Kekuasaan Kesultanan Buton)

Oleh: Muhammad Sutriman Syah Pendahuluan Korupsi saat ini semakin memperburuk kondisi negara dan menampilkan citra dimata negara lain menjadi buruk, upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi telah dilakukan berbagai formulasi yang diterapkan. namun masih tetap terjadi, hal ini tentunya sudah menjadi suatu budaya yang melakukan korupsi karena perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang, tentunya…
Read more

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum oleh: Arief Heryogi[1], M. Nasrullah[2] ABSTRAK Kasus-kasus hukum sangat banyak terjadi di daerah yang menimpa masyarakat rentan. Dasar hukum pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) meskipun tidak secara eksplisit menyatakan untuk penyelenggaraan…
Read more

[PRESS RELEASE] Problematika Hukum Jual Beli Organ Manusia Dan Pertanggungjawaban Para Pihak Yang Terlibat

Rumahkeadilan.co.id, Malang – Kesehatan merupakan anugerah tuhan yang mahal harganya sehingga perlu senantiasa dijaga. Kesehatan menjadi faktor utama dalam menunjang aktifitas manusia sehari-hari sehingga apabila kesehatan terganggu maka terganggu pula aktifitas keduniawian manusia. Transplantasi organ kini menjelma menjadi solusi terjitu dalam dunia kedokteran mengingat dengan cara ini banyak nyawa manusia yang terselamatkan dan didukung pula…
Read more

Pelatihan Legal Opinion (Untuk Kalangan Mahasiswa)

LATAR BELAKANG Legal opinion merupakan pendapat hukum yang berisikan analisa, argumentasi serta rekomendasi hukum terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Untuk mendapatkan pemahaman serta solusi hukum atas permasalahan yang dialaminya, masyarakat kerap meminta pendapat hukum kepada orang yang ahli di bidang hukum seperti akademisi, advokat, konsultan hukum dan profesi di bidang hukum lainnya. Bahkan…
Read more

Pernyataan Sikap LBH Rumah Keadilan Atas Penyerangan Kantor YLBHI-LBH Jakarta

Rumahkeadilan.co.id, Malang – Pengepungan dan penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah massa terhadap kantor YLBHI-LBH Jakarta pada Minggu (17/09/2017) hingga Senin dinihari (18/09/2017) adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ratusan massa meneriakkan ancaman yang mengerikan dan melakukan stigma negatif terhadap YLBHI-LBH Jakarta. Massa yang menyerang Kantor YLBHI-LBH Jakarta ini merupakan massa yang…
Read more

Perppu Ormas Simbol Kemunduran Hukum Dan Demokrasi

Perpu Ormas Simbol Kemunduran Hukum Dan Demokrasi

Rumahkeadilan.co.id, Malang – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diwacanakan oleh Presiden Republik Indonesia dipandang bukan merupakan suatu langkah yang tepat dan dapat dibenarkan. Penerbitan Perppu ini secara tidak langsung akan menjurus kepada praktik absolutisme kekuasaan. Absolutisme kekuasaan tentu sangat…
Read more

Author: Rumah Keadilan