Malang, Jawa Timur – Pada tanggal 27 Mei 2024 LBH Rumah Keadilan telah melaksanakan tugas yang dimandatkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagai Pemateri dengan materi “Penegakan Integritas, dan Sikap ANTI KORUPSI” pada Diklat Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Se- Jawa Timur. Melalui surat yang dikirimkan dengan perihal Permohonan Narasumber Kegiatan Diklat Pengembangan Kepribadian dan Perubahan Mindset ASN Tahun 2024 Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para BKPSDM, mengedepankan nilai-nilai integritas dalam tugas, serta mendorong para peserta untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Pegawai Negeri yang berintegritas dan bebas dari korupsi dalam sektor Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
LBH Rumah Keadilan telah menugaskan narasumber yang berkompeten dalam bidang Anti Korupsi, saudara Fatwa Azis Wicaksono, SH., CLA yang merupakan Praktisi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan. Saat menjadi narasumber, saudara Fatwa Azis Wicaksono membawakan materi mengenai pentingnya pencegahan korupsi dan membahas beberapa isi ayat yang perlu di perhatikan serta dipegang teguh oleh para peserta diklat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, peserta diajak untuk ikut berperan aktif dalam penindakan kasus korupsi yang ada di lingkup pemerintah daerah kota/kabupaten dengan cara melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan.
Dalam sesi diskusi, para peserta tampak sangat antusias dan aktif berpartisipasi dalam berdiskusi untuk mengetahui kewajiban dan batasan mereka dalam mewujudkan Pegawai Negeri yang berintegritas dan mencegah praktik korupsi yang ada pada pemerintahan daerah.
Acara Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 mendapatkan respon yang sangat positif dari para peserta. Semangat anti korupsi yang ditunjukkan oleh para peserta menunjukkan komitmen mereka untuk membangun pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.