Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 490081
rumahkeadilan12@gmail.com

Tag: demokrasi

Pelaksanaan Tahap Wawancara (Interview) Calon Pemantau Pilkada Kota Kediri Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Perwakilan Kediri

Kediri, 04 November 2024– LBH Rumah Keadilan Perwakilan Kediri dengan konsisten mengawal demokrasi di Indonesia melalui pengawasan partisipatif yakni melakukan pemantauan pemilihan Kepala Daerah (pilkada) diwilayah Kediri Raya demi terwujudnya Pilkada demokratis dan berintegritas, dalam pelaksanaan pemantauan LBH Rumah Kediri telah melakukan Open recruitment relawan pemantau. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa tahapan yang dilakukan dan…
Read more

LBH Rumah Keadilan Memberikan Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Nganjuk secara Profesional

Nganjuk, 12 Februari 2024, LBH Rumah Keadilan sebagai salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Nganjuk setiap hari Senin hingga hari Jumat melaksanakan layanan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Adapun jenis layanan di Posbakum Pengadilan Negeri Nganjuk sendiri meliputi: Pemberian informasi, konsultasi, atau advice hukum; Bantuan pembuatan dokumen…
Read more

“Webinar Online Sukses, Sosialisasikan Manifestasi Demokrasi Ideal: Menjaga Netralitas Pejabat Negara di Masa Kampanye”

Selasa, 6 Februari 2024. “Webinar Manifestasi Demokrasi Ideal: Menjaga Netralitas Pejabat Negara dalam Kampanye,” merupakan salah satu program yang diadakan oleh LBH Rumah Keadilan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan (LPHP); dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur. Pemateri dalam acara Webinar…
Read more

LBH Rumah Keadilan Berkolaborasi Dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang “Akses Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu” Di Pendopo Kafe Sawah Desa Ngajum Kabupaten Malang

Jumat, 27 Oktober 2023, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan berkolaborasi dengan Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Magang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “Akses Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu”  kepada masyarakat Desa Ngajum Kabupaten Malang. Sosialisasi tersebut bertempat di Pendopo Kafe Sawah, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Penyuluhan…
Read more

PRESS RELEASE: RUMAH KEADILAN PERWAKILAN KEDIRI MEMANTAU PILKADES SERENTAK KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019

Suatu cita-cita yang diharapkan suatu desa agar tercapainya pembangunan desa terus meningkat dan menghasilkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu salah satunya dilakukan dengan mendapatkan kepala desa sesuai dengan apa yang mereka inginkan guna mencapainya tujuan bersama. Untuk mendapatkan seorang Kepala Desa yang diharapkan dapat membawa kepada Pemerintahan Desa yang baik tentunya harus melalui proses yang demokratis yang…
Read more

Kawal Pemilu: Rumah Keadilan Terjunkan Pemantau di 5 Kabupaten/Kota Jawa Timur

Malang – Rumah Keadilan, Sabtu (13/04/2019), Bertempat di Auditorium Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Rumah Keadilan menyelenggarakan Pelatihan Pemantau Pemilu Tahun 2019. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Rumah Keadilan dalam menyambut pesta demokrasi sebagaimana pada tahun 2013 dan tahun 2018 juga menyelenggarakan kegiatan yang sama (Pemantauan Pilkada). Pada pemantauan Pemilu Tahun 2019…
Read more

rumah keadilan

Pernyataan Sikap LBH Rumah Keadilan Atas Penyerangan Kantor YLBHI-LBH Jakarta

Rumahkeadilan.co.id, Malang – Pengepungan dan penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah massa terhadap kantor YLBHI-LBH Jakarta pada Minggu (17/09/2017) hingga Senin dinihari (18/09/2017) adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ratusan massa meneriakkan ancaman yang mengerikan dan melakukan stigma negatif terhadap YLBHI-LBH Jakarta. Massa yang menyerang Kantor YLBHI-LBH Jakarta ini merupakan massa yang…
Read more

Perppu Ormas Simbol Kemunduran Hukum Dan Demokrasi

Perpu Ormas Simbol Kemunduran Hukum Dan Demokrasi

Rumahkeadilan.co.id, Malang – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diwacanakan oleh Presiden Republik Indonesia dipandang bukan merupakan suatu langkah yang tepat dan dapat dibenarkan. Penerbitan Perppu ini secara tidak langsung akan menjurus kepada praktik absolutisme kekuasaan. Absolutisme kekuasaan tentu sangat…
Read more

Archives
Categories

©  2024 Rumah Keadilan. Built using WordPress and the Mesmerize Theme