Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 490081
rumahkeadilan12@gmail.com

Tag: Pemerintah Daerah

LBH Rumah Keadilan Melakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum Pemkab Nganjuk untuk Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Menengah ke Bawah

Nganjuk, 13 Januari 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan mengambil langkah strategis untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Nganjuk. Pada 13/01/2025, LBH Rumah Keadilan mengadakan koordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk untuk membahas pemberian bantuan hukum secara menyeluruh dan merata. Dalam pertemuan ini, LBH Rumah Keadilan…
Read more

LBH Rumah Keadilan Melakukan Verifikasi dan Evaluasi Pengadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB

Nganjuk – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menghadiri agenda verifikasi berkas dan wawancara seleksi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk Kelas IB pada Jumat, 27 Desember 2024. Selain mengikuti verifikasi, LBH Rumah Keadilan bersama Tim Seleksi Pengadaan Posbakum turut melakukan evaluasi kinerja layanan Posbakum yang telah berjalan sepanjang…
Read more

LBH Rumah Keadilan Kediri Diundang Sebagai Narasumber Radio RRI Kediri tentang Hasil Pemantauan Pilkada Kota Kediri

Kediri, 28 November 2024 – Lembaga Pemantau LBH Rumah Keadilan Kediri diundang sebagai narasumber dalam Talkshow Kentongan dengan tema “Pemantauan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Kota Kediri” dari acara Radio RRI Kediri 100,2 FM pada Tanggal 28 November 2024 Pukul 16.30 – 17.00 WIB. Talkshow Kentongan tersebut membahas tentang pelaksanaan Pemantauan Pilkada di Kota…
Read more

Temuan Pemantauan LBH Rumah Keadilan pada Pilkada di Wilayah Kota Malang dan Kota Kediri

Malang, 27 November 2024 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan telah terdaftar dan terakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang maupun Kota Kediri sebagai Lembaga Pemantau Pilkada pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, Lembaga Pemantau LBH Rumah Keadilan mengerahkan puluhan Relawan Pemantau LBH Rumah Keadilan yang telah diterjunkan…
Read more

Universitas Brawijaya Berkolaborasi dengan LBH Rumah Keadilan dalam Kegiatan Mahasiswa Membangun Desa (MMD) dalam Upaya Melakukan Penyuluhan Hukum dan Membuka Posko Layanan Bantuan Hukum di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

Malang, 22 Oktober 2024 – Universitas Brawijaya berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan dengan terus berkomitmen untuk memberikan edukasi dan akses bantuan hukum kepada masyarakat berkolaborasi dengan Mahasiswa Membangun Desa (MMD) Universitas Brawijaya melakukan penyuluhan hukum dan membuka Posko Layanan Bantuan Hukum di Desa Wonorejo. Dalam pengabdian kepada masyarakat tersebut mengusung tema “Pembentukan…
Read more

KORUPSI PADA PEMERINTAHAN DAERAH: FAKTOR, PENGAWASAN, DAN PENCEGAHAN

Tidak dapat dipungkiri pemberitaan korupsi selalu menjadi tontonan nomor satu dan selalu hangat untuk diperbincangkan, praktik korupsi yang secara terstruktur, sistematis, dan masif telah lama melekat pada bangsa ini, sejak lahirnya negara ini hingga terjadinya sebuah gerakan moral menuntut cita-cita dan semangat perubahan. Ada sejumlah pengertian yang diberikan untuk mendeskripsikan korupsi itu sendiri menurut Undang-Undang…
Read more

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI TENGAH ARUS INDUSTRIALISASI DAN INVESTASI DI KABUPATEN MALANG

Malang, (23/10/2019), Sebagai salah satu bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat, Rumah Keadilan bekerjasama dengan PP Otoda FH UB, beserta media online Malang Times dan Satukanal.com menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI TENGAH ARUS INDUSTRIALISASI DAN INVESTASI DI KABUPATEN MALANG“.  Adapun yang bertindak selaku narasumber adalah Tomi Herawanto (Kepala Bappeda…
Read more

PERKEMBANGAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI INDONESIA

Oleh : M Akbar Nursasmita, SH. Penerapan Otonomi Daerah memberikan banyak implikasi kepada seluruh pemerintah daerah dalam meningkatan visi dan kreativitas untuk dapat terus memajukan daerahnya sesuai dengan potensi masing-masing serta mengutamakan aspek lokalitas dalam penerapan kebijakannya. Otonomi Daerah tidak hanya membuat pemerintah daerah mempunyai banyak kewenangan yang diserahkan serta dilimpahkan dari pemerintah pusat, akan…
Read more

“Dana Pokir Mengalir Sampai Jauh?”

Malang – Rumah Keadilan, Sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait permasalahan penggunaan APBD Kota Malang, Rumah Keadilan menginisiasi sebuah diskusi bertajuk “DANA POKIR MENGALIR SAMPAI JAUH?” yang dilaksanakan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rumah Keadilan (sabtu/10/3/2018) menghadirkan Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Malang Abdul Aziz, dan Aktivis dari Rumah Keadilan Syahrul…
Read more

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum oleh: Arief Heryogi[1], M. Nasrullah[2] ABSTRAK Kasus-kasus hukum sangat banyak terjadi di daerah yang menimpa masyarakat rentan. Dasar hukum pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) meskipun tidak secara eksplisit menyatakan untuk penyelenggaraan…
Read more