Malang, 24 Maret 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan memberikan pendampingan hukum terhadap para demonstran yang mengalami intimidasi dan penyitaan kendaraan oleh aparat
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan menerima Kunjungan Bagian Hukum Pemerintah Kota Batu guna melakukan Verifikasi Organisasi Bantuan Hukum yang sudah melakukan Pengajuan Kerjasama yang
Malang, 27 Februari 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan sukses menggelar kegiatan Pemberdayaan Hukum di Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Pemberdayaan Hukum
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan Malang adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 2014 dengan tujuan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka
Rumah Keadilan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang didasarkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dan derajatnya didepan hukum.
Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Rumah Keadilan didirikan pada tahun 2014 dan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV No. 9 Lowokwaru – Malang. Rumah Keadilan mendedikasikan untuk melayani kebutuhan jasa hukum bagi Perorangan/individu, Perusahaan maupun Instansi/Lembaga Pemerintahan, dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme serta tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian Jasa Hukum kepada para Klien.
Formulir Konsultasi Hukum ini disediakan oleh LBH Rumah Keadilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memperoleh layanan konsultasi hukum secara cuma-cuma.
Data dan keterangan yang disampaikan melalui formulir ini akan digunakan sebagai bahan analisis awal oleh Tim LBH Rumah Keadilan guna menentukan bentuk layanan hukum yang paling sesuai. Seluruh informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan diperlakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
