2019 Archives - Rumah Keadilan

LOKAKARYA PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTA MALANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019

Malang, (20/11/2019). Sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum tahun 2019 dan dalam rangka evaluasi penyelesaian sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, Bawaslu Kota Malang menyelenggarakan acara Lokakarya dengan tema “Lokakarya Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Malang pada Pemilihan Umum 2019” di Hotel Pelangi, Jl. Merdeka Selatan No.3 Kota Malang. Pemateri dan peserta yang dihadirkan…
Read more

KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

Oleh: Muhammad Najih Vargholy, MH. Istilah memorandum of understanding (MoU) berasal dari dua kata yakni memorandum dan understanding. Dalam Black’s Law Dictionary memorandum bermakna “is to serve as the basis of future formal contract” yang artinya adalah sebagai dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal di masa mendatang. Sedangkan understanding bermakna “an implied agreement resulting…
Read more

PRESS RELEASE: RUMAH KEADILAN PERWAKILAN KEDIRI MEMANTAU PILKADES SERENTAK KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019

Suatu cita-cita yang diharapkan suatu desa agar tercapainya pembangunan desa terus meningkat dan menghasilkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu salah satunya dilakukan dengan mendapatkan kepala desa sesuai dengan apa yang mereka inginkan guna mencapainya tujuan bersama. Untuk mendapatkan seorang Kepala Desa yang diharapkan dapat membawa kepada Pemerintahan Desa yang baik tentunya harus melalui proses yang demokratis yang…
Read more

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI TENGAH ARUS INDUSTRIALISASI DAN INVESTASI DI KABUPATEN MALANG

Malang, (23/10/2019), Sebagai salah satu bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat, Rumah Keadilan bekerjasama dengan PP Otoda FH UB, beserta media online Malang Times dan Satukanal.com menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI TENGAH ARUS INDUSTRIALISASI DAN INVESTASI DI KABUPATEN MALANG“. Adapun yang bertindak selaku narasumber adalah Tomi Herawanto (Kepala Bappeda…
Read more

TUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Oleh: M Cendekiawan AH, SH. Badan Usaha Milik Daerah atau yang lazimnya disingkat BUMD sejatinya dibentuk untuk mewujudkan tujuan mulia dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan regulasi terkait BUMD tidak terlepas dari perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Cikal bakal regulasi…
Read more

MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Oleh : Muhammad Najih Vargholy, MH. Sebagai suatu entitas bisnis, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentu dituntut untuk memperoleh keuntungan/profit sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli Daerah. Hanya saja dalam hal tertentu, BUMD tetap harus memperhatikan aspek kemanfaatan umum serta pelayanan publik secara proporsional. Dalam rangka memaksimalisasi keuntungan/profit serta menjaga agar perusahaan dapat…
Read more

PERKEMBANGAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI INDONESIA

Oleh : M Akbar Nursasmita, SH. Penerapan Otonomi Daerah memberikan banyak implikasi kepada seluruh pemerintah daerah dalam meningkatan visi dan kreativitas untuk dapat terus memajukan daerahnya sesuai dengan potensi masing-masing serta mengutamakan aspek lokalitas dalam penerapan kebijakannya. Otonomi Daerah tidak hanya membuat pemerintah daerah mempunyai banyak kewenangan yang diserahkan serta dilimpahkan dari pemerintah pusat, akan…
Read more

KAJIAN KELAYAKAN BIDANG USAHA SEBAGAI KUNCI EFEKTIFITAS PENDIRIAN BUMD

Oleh : Muhammad Rifan, SH. Badan Usaha Milik daerah (BUMD) merupakan bentuk pengusahaan sumber-sumber produksi yang menjadi potensi daerah, yang dikemas dalam satu manajemen berpola perusahaan. Pendirian BUMD ini dilakukan untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam pendirian BUMD membutuhkan sinkronisasi dengan…
Read more

BERKOLABORASI DENGAN KOMUNITAS SENYUM DESA, RK KEDIRI SELENGGARAKAN DISKUSI TENTANG HUKUM DAN ADVOKASI DESA

Kediri, Minggu (25/08/2019), bertempat di Kantor Rumah Keadilan Perwakilan Kediri di Desa Dermo, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang bertepatan di perumahan Griya Intan Asri Blok FG 2, telah diselenggarakan diskusi antara Komunitas Senyum Desa dengan LBH Rumah keadilan Perwakilan Kediri dengan tema “Membuka Mata Hukum Desa serta Pentingnya Advokasi Terhadap Masyarakat Desa”. Tema tersebut di…
Read more

SEKILAS MENGENAI RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Oleh: M Akbar Nursasmita, SH. Salah satu sumber pendapatan dari pemerintah daerah adalah melalui retribusi daerah. Retribusi yaitu tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk…
Read more

Tag: 2019