Malang, Kamis, 02 Mei 2019, Sebagai lembaga bantuan hukum, Rumah Keadilan kerap menerima limpahan kasus/permasalahan hukum dari masyarakat yang berkaitan dengan pidana, baik dari sisi korban maupun terduga pelaku. Dalam proses pendampingan kasus tersebut, tidak sedikit klien yang mempertanyakan perihal prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan pelaporan, pengaduan, pemeriksaan dan lain sebagainya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sebagian besar masyarakat masih awam terhadap pengetahuan hukum terutama berkaitan dengan prosedur acara pidana.
Rumah Keadilan selalu berpegang pada komitmen bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kaum marjinal lainnya berhak memperoleh akses dan perlakuan hukum yang optimal dan berkepastian. Dalam rangka itulah Rumah Keadilan mencoba membangun sinergi dengan aparat penegak hukum terkait, di antaranya yakni Kepolisian Resort Malang Kota (Polres Makota). Sinergi dan koordinasi kelembagaan ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum terutama yang terjerat permasalahan pidana yang berada di wilayah hukum/yurisdiksi Kota Malang.
Selain koordinasi di bidang bantuan hukum terkait permasalahan pidana yang dihadapi oleh masyarakat, koordinasi juga dilakukan di bidang advokasi publik, mengingat bahwa Rumah Keadilan selama beberapa tahun terakhir telah ikut terlibat dalam proses pendampingan beberapa kasus publik di antaranya seperti advokasi pedagang pasar tradisional. Pada kesempatan ini, pihak Polres Makota yang diwakili oleh Kasat Intel, AKP Budi, juga tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan LBH Rumah Keadilan yang telah turut serta membantu kelancaran penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Malang yang mana pada tanggal 17 April 2019 yang lalu Rumah Keadilan terlibat sebagai lembaga pemantau pemilu yang telah terdaftar dan terakreditasi Bawaslu. (mnv)