Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang, Jawa Timur 65141
(0341) 490081
rumahkeadilan12@gmail.com

Tag: Pemerintah Daerah

Universitas Brawijaya Berkolaborasi dengan LBH Rumah Keadilan dalam Kegiatan Mahasiswa Membangun Desa (MMD) dalam Upaya Melakukan Penyuluhan Hukum dan Membuka Posko Layanan Bantuan Hukum di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang

Malang, 22 Oktober 2024 – Universitas Brawijaya berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan dengan terus berkomitmen untuk memberikan edukasi dan akses bantuan hukum kepada masyarakat berkolaborasi dengan Mahasiswa Membangun Desa (MMD) Universitas Brawijaya melakukan penyuluhan hukum dan membuka Posko Layanan Bantuan Hukum di Desa Wonorejo. Dalam pengabdian kepada masyarakat tersebut mengusung tema “Pembentukan…
Read more

KORUPSI PADA PEMERINTAHAN DAERAH: FAKTOR, PENGAWASAN, DAN PENCEGAHAN

Tidak dapat dipungkiri pemberitaan korupsi selalu menjadi tontonan nomor satu dan selalu hangat untuk diperbincangkan, praktik korupsi yang secara terstruktur, sistematis, dan masif telah lama melekat pada bangsa ini, sejak lahirnya negara ini hingga terjadinya sebuah gerakan moral menuntut cita-cita dan semangat perubahan. Ada sejumlah pengertian yang diberikan untuk mendeskripsikan korupsi itu sendiri menurut Undang-Undang…
Read more

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI TENGAH ARUS INDUSTRIALISASI DAN INVESTASI DI KABUPATEN MALANG

Malang, (23/10/2019), Sebagai salah satu bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat, Rumah Keadilan bekerjasama dengan PP Otoda FH UB, beserta media online Malang Times dan Satukanal.com menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DI TENGAH ARUS INDUSTRIALISASI DAN INVESTASI DI KABUPATEN MALANG“.  Adapun yang bertindak selaku narasumber adalah Tomi Herawanto (Kepala Bappeda…
Read more

PERKEMBANGAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI INDONESIA

Oleh : M Akbar Nursasmita, SH. Penerapan Otonomi Daerah memberikan banyak implikasi kepada seluruh pemerintah daerah dalam meningkatan visi dan kreativitas untuk dapat terus memajukan daerahnya sesuai dengan potensi masing-masing serta mengutamakan aspek lokalitas dalam penerapan kebijakannya. Otonomi Daerah tidak hanya membuat pemerintah daerah mempunyai banyak kewenangan yang diserahkan serta dilimpahkan dari pemerintah pusat, akan…
Read more

“Dana Pokir Mengalir Sampai Jauh?”

Malang – Rumah Keadilan, Sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait permasalahan penggunaan APBD Kota Malang, Rumah Keadilan menginisiasi sebuah diskusi bertajuk “DANA POKIR MENGALIR SAMPAI JAUH?” yang dilaksanakan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Rumah Keadilan (sabtu/10/3/2018) menghadirkan Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Malang Abdul Aziz, dan Aktivis dari Rumah Keadilan Syahrul…
Read more

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum

Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Akses Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum oleh: Arief Heryogi[1], M. Nasrullah[2] ABSTRAK Kasus-kasus hukum sangat banyak terjadi di daerah yang menimpa masyarakat rentan. Dasar hukum pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) meskipun tidak secara eksplisit menyatakan untuk penyelenggaraan…
Read more

Archives
Categories

©  2024 Rumah Keadilan. Built using WordPress and the Mesmerize Theme